MAKASSAR-Seorang ASN Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) terancam dipecat saat terciduk mengikuti acara jalan sehat capres dan cawapres di Kota Makassar. Pemprov Sulsel pun  ikut turun tangan mengusut dugaan pelanggaran netralitas temuan Bawaslu tersebut.
ASN Disdik Sulsel itu diduga ikut  agenda Jalan Sehat Satu Putaran yang dihadir 
Gibran Rakabuming Raka di Makassar, Sabtu (25/11/2023). Pegawai tersebut terancam kenakan sanksi yang sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) 94 tahun 2021 jika terbukti melanggar.

"Kan tetap mengacu ke PP 94 tentang Disiplin Pegawai. (Sanksinya) Mulai dari hukuman ringan sampai hukuman paling berat. Termasuk ancaman pemecatan dengan tidak hormat," ungkap Sukarniaty Kondolele pada Rabu (29/11/2023).

Sukarniaty menegaskan ASN tidak boleh terlibat dalam  politik praktis. Dia  mengingatkan aparatur negara agar tetap menjaga netralitasnya di Pemilu 2024.

"Jadi tidak bisa main-main. Itu sudah amanah undang-undang baru pula. Itu berkaitan dengan pelanggaran disiplin kalau tidak netral. Nanti kaitannya ke penjatuhan hukuman disiplinnya lari ke PP 94," ujarnya.

Saat ini Sukarniaty  belum mengetahui identitas ASN Disdik  yang dimaksud. Bhakan Pihaknya juga belum menerima laporan dari Bawaslu Makassar terkait temuan itu.

"Belum ada laporannya dari (Bawaslu Makassar). Tergantung nanti kesalahannya. Kita kan belum tahu. Itu harus didalami dulu, diverifikasi. Ibaratnya disidangkan," pungkasnya 

 penegakan hukum terhadap ASN yang diduga telah  melanggar netralitas ada mekanismenya. Hasil pemeriksaan  selanjutnya akan dikirimkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

"Mungkin mereka (Bawalu Makassar) ke KASN. Tapi dari KASN juga belum ada ke kami. Biasanya KASN langsung memverifikasi ke ASN itu di tempat di mana dia bekerja," ujar Sukarniaty.

Setelah diproses KASN, kemudian  akan ditindak lanjuti oleh Pemprov Sulsel sebagai instansi tempat pegawai itu bertugas. Oknum ASN itu akan diproses lewat sidang kode etik untuk penetapan sanksi.

Baca juga:
Darma Lelepadang Sayangkan Nama Lakipadada di Pelataran Rujab Gubernur Diubah Pj Gubernur Bahtiar

"Kalau ada yang melaporkan pasti ada mi itu sidang kode etiknya. Yang jelas undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu kan mengamanahkan ASN harus menjunjung tinggi netralitas," katanya 

Sedangkan pihaknya masih  menunggu laporan resmi dari Bawaslu Makassar. Apalagi  kata Sukarniaty, Disdik Sulsel  belum menerima informasi terkait ASN yang diduga melanggar netralitas.

"Belum ada laporannya dari (Bawaslu Makassar). Tergantung nanti kesalahannya. Kita kan belum tahu. Itu harus didalami dulu, diverifikasi. Ibaratnya disidangkan," ungkapnya Sukarnitaty

 Bahtiar Baharuddin selaku pejabat gubernu sulsel, menyerahkan kasus dugaan pelanggaran netralitas ini ke Bawaslu Makassar. 

"Tanya Bawaslu saja (soal ASN Disdik Sulsel diduga melanggar netralitas). Karena bukan wilayah saya itu," kata  Bahtiar 

Bahtiar tegaskan  ASN Wajib menjaga netralitasnya. Beliau  menegaskan juga  aparatur negara tidak boleh terlibat politik praktis.

"Netralitas ASN wajib. Harus. Karena itu perintah konstitusi dan silakan aturan hukum ditegakkan. Saya setuju dengan tugas Bawaslu menegakkan hukum tentang netralitas," ucapnya