MAKASSAR-Konfederasi Serikat Pekerja di Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan (KSPSI) menolak upah jika minimum provinsi (UMP) Sulsel tahun 2024 hanya naik Rp 49 ribu menjadi Rp 3,4 juta. Mereka mengancam akan mogok kerja kalau nilai  upah yang mereka terima tidak direvisi menjadi lebih tinggi.
Telah Diketahui bersama bawah UMP Sulsel tahun 2024 ditetapkan Rp 3.434.298 berdasarkan,SK Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bernomor: 1671/12/2023/21.11.2023 per tangga 21 November 2023. UMP naik 1,45% dibandingkan UMP tahun 2023 senilai Rp 3.385.145.

"Kita masih beri kesempatan. Sesuai regulasi, ada peluang boleh direvisi meskipun sudah ditetapkan. Kalau 1 Januari, tetap kondisi seperti ini, tentu kami akan mempersiapkan mogok kerja," ungkap Ketua KSPSI Sulsel Basri Abbas rabu (22/11/2023).
Basri mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan konsolidasi dengan KSPSI Sulsel dan akan melakukan aksi demonstrasi agar kebijakan itu diubah dan mengakomodir usulan para buruh.

"Kita sekarang konsolidasi. Kalau bukan Jumat, Senin, kita tetap menyuarakan aksi damai. Sebelum jatuh tempo 1 Januari," katanya

Dia menegaskan akan menolak formulasi perhitungan tentang  UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 51 Nomor 2023 tentang Pengupahan. Seharusnya ungkap  dia, bawah penetapan upah minimum berdasarkan PP 78 tahun 2015.

Baca juga:
Pelatih Arema FC Puas Setelah Mengalahkan Persita Tangerang

"Kami tegaskan menyatakan menolak. Karena apa yang ditetapkan oleh Pj Gubernur berdasarkan PP 51 menjadi narasi pertimbangan untuk menetapkan UMP," ungkapnya 

Bahtiar menilai rekomendasi serikat buruh yang diajukan ke Dewan Pengupahan Sulsel. Menurut dia  permintaan agar diterapkan skema upah sundulan agar tidak dimasukkan dalam SK penetapan UMP.

"Diabaikannya surat rekomendasi serikat pekerja melalui aksi maupun Dewan Pengupahan. Yang menginginkan bahwa UMP memakai PP 78, ditambah dengan upah sundulan dan seterusnya. Itu yang kami minta agar dimasukkan di diktum," tambah Basri