Hasan Sulaiman

MAKASSAR - Ada hal yang menjadi perbincangan dikalangan ASN dilingkungan Pemprov Sulsel, terkait keberadaan staf khusus (stafsus) PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin yang telah membubarkan para stafsus Gubernur era Gubernur Lama dan mengangkat stafsus yang baru, namun ada satu hal menarik dari sosok stafsus PJ Gubermur yakni Hasan Sulaiman yang merupakan ASN yang pernah menjabat Camat di Pemerintah Kota Makassar.

Hasan Sulaiman dikenal sebagai pejabat yang bermasalah di pemerintah kota Makassar, yang telah dicopot dan dibebas tugaskan oleh Walikota Makassar Dani Pomanto sebagai camat Tamalate waktu itu, Hasan Sulaiman mempunyai rekam jejak yang buruk sebagai ASN pemerintah kota Makassar karena di duga memiliki keterkaitan pada pusaran kasus korupsi yang terjadi di pemkot makassar, tetapi PJ Gubernur Sulsel malah mengangkat Hasan sebagai stafsus untuk mengawal program program prioritas PJ Gubernur.

Setelah mengangkat Hasan, PJ Gubernur langsung mengangkat Suriaty Lanna yang merupakan istri Hasan menjabat sebagai dewan pengawas di Rumah Sakit (RS) Haji milik Pemprov Sulsel, pdahal status kepegawaiannya masih aktif sebagai ASN Pemkab Gowa. 

Hal ini dibenarkan oleh sumber terpercaya yang merupakan ASN yang bertugas di RS Haji Makassar mengatakan bahwa benar ada SK dewas yang baru dan telah di tanda tangani oleh PJ Gubernur. “Iya pak benar ada SK nya beredar dewas yang baru ”, kata narasumber yang enggan disebutkan namanya

Baca juga:
Insentif Ketua RT/RW Ujung Pandang Baru Makassar Disunat 2 Bulan?

Diketahui kebijakan Pj Gubernur terkait pengangkatan dewas di rumah sakit provinsi sulsel ini pun berpotensi melanggar Permendagri 79 2018 tentang BLUD, disebutkan dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) bahwa komposisi dewas di isi dari pejabat SKPD yang membidangi BLUD, pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan tenaga ahli.

Jika merujuk pada ketentuan tersebut sepertinya dugaan bagi bagi kue jabatan untuk orang orang dekat PJ Gubernur semakin menguat dan hal ini dilakukan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin tanpa memperhatikan aturan dan kompetensi pejabat. (*)